TEMPO.CO, Jakarta -Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengungkapkan sejumlah opsi telah dimatangkan pemerintah dalam rapat pembahasan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) antar menteri yang dilakukan sore ini di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu, 24 Agustus 2022.
Raden mengatakan opsi itu diantaranya bisa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar, naiknya harga BBM bersubsidi, hingga mengalihkan besaran anggaran subsidi untuk anggaran bantuan sosial atau social safety net.
“Ya semuanya dibuat, bisa pembatasan, bisa kenaikan, ya bisa apapun ya tentu nanti bapak presiden akan memilih yang paling optimal, yang terbaik, jelas keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah,” kata dia di Kemenko Perekonomian, Rabu malam.
Tapi, Raden enggan menyatakan adanya opsi penambahan menaikkan anggaran subsidi energi sampai mendekati Rp 700 triliun. Opsi ini sebelumnya diwacanakan pemerintah jika harga BBM tak naik di tengah perkiraan alokasi volume subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar akan habis pada Oktober 2022 yanh sebesar 23 juta kiloliter.
“Kalau ada bansos masa subsidi ditambah, gimana sih. Itu pasti salah satu dari situ,” kata Raden.
Tapi dia memastikan, ruang fiskal untuk mengalokasi anggaran dari yang diperuntukkan bagi subsidi energi terhadap penbalan bantuan sosial bagi masyarakat pada tahun ini masih ada. Dia juga memastikan tidak ada pemangkasan anggara tertentu dalam opsi kebijakan harga BBM bersubsidi ini.
“Ya bisa diatur-atur kan artinya kalau subsidi bisa dihemat ya bantalan sosial diberikan. Menurut saya enggak (pemangkasan anggaran tertentu) kita lihat saja nanti,” ucap Raden.
Secara umum, dia mengatakan, pembahasan dalam rapat mengenai harga BBM bersubsidi antar menteri sebatas untuk mengantisipasi perkembangan gejolak ekonomi dunia saat ini. Terutama yang berdampak langsung terhadap ekonomi seperti gejolak harga komoditas.
“Imtinya kan kita mencoba memitigasi dampaknya terhadap perekonomian kita bagaimana supaya ekonomi kita lebih sustainable dampaknya terhadap budget juga baik, intinya kita coba menyeimbangkanlah,” ucapnya.
Raden juga belum bisa memastikan kapan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan ihwal kebijakan harga BBM itu dari opsi-opsi yang telah dibuat jajaran menterinya itu. Dia juga belum bisa memastikan, berapa opsi yang benar-benar diperhitungkan presiden. “Detilnya tunggu saja dari bapak presiden,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah menteri merapat ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sore ini, Rabu, 24 Agustus 2022 untuk membahas opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menteri yang datang ke Kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifim Tasrif, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu juga data beberapa pejabat lainnya dari kementerian yang di bawahi para menteri itu, di antaranya Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, serta Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury.
Tapi, mereka semua seusai rapat enggan memberikan komentar bahkan keluar dari pintu belakang menghindari awak media. Dari sumber yang mengetahui rapat, jajaran menteri diarahkan untuk tidak memberikan pernyataan yang bisa didokumentasikan.
Baca Juga: Terkini Bisnis: Kala Minyak Dunia Turun BBM Tak Turun Dipersoalkan, Masalah UMKM di Pendanaan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.