Suara.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut perilaku koruptif masih menjangkiti tubuh Polri. Hal tersebut merujuk pemecatan terhadap eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Edwin Hatorangan Hariandja, lantaran tidak profesional dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba.

Selain Edwin, sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat juga dijatuhkan kepada mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Nasrandi dan Kasubnit Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta Iptu Triono A.

“Perilaku koruptif kepolisian hampir menjangkiti semua level dalam tubuh Polri,” kata pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen saat dikonfirmasi pada Kamis (1/9/2022).

Teo lantas merujuk pada kasus yang menyeret nama Irjen Napoleon Bonaparte. Eks Kadiv Hubinter Bareskrim Polri itu diketahui terlibat dalam penerimaan suap red notice Djoko Tjandra.

Baca Juga: Tak Pantas Diganjar Sanksi Etik, LBH Jakarta : Eks Kapolres Bandara Soetta Cs Seharusnya Diproses Pidana

Tak hanya itu, Teo juga mencontohkan kasus bintara Satlantas Polres Bandara Soekarno-Hatta yang menerima pungli berupa sekarung bawang dari pengemudi truk pada 2021 lalu. Kata dia, keberulangan macam itu semakin menunjukkan lemahnya pengawasan di internal Polri.

“Perilaku culas ini tentunya terus berulang karena tidak memadainya pengawasan dan mekanisme akuntabilitas Polri,” tegas Teo.

Desak Proses Pidana

LBH Jakarta turut mengecam proses etik terhadap Kombes Edwin beserta bawahannya karena tidak dibarengi dengan proses pidana. Pasalnya, Edwin menerima uang dari Nasrandi yang berasal dari barang bukti dalam penanganan kasus narkotika.

“Perbuatan yang jelas-jelas merupakan tindak pidana tersebut, tidak pantas hanya diganjar sanksi etik. Seharusnya, proses etik dan pidana dapat sekaligus,” papar Teo.

Baca Juga: Uang Barang Bukti Narkoba Dipakai untuk Kepentingan Pribadi, Mantan Kapolres Bandara Soetta Dipecat

Teo berpendapat, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengusutan. Hal tersebut karena terdapat dugaan tindak pidana suap maupun penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidsna Korupsi (Tipikor).