TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sigit Raditya menilai, Presiden Jokowi telah mengikis harapan rakyat yang meminta agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Sigit berujar bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan kebijakan tersebut dilakukan.

Mengenai presiden yang resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan bersubsidi ini, Partai Demokrat menyesalkan kebijakan tersebut. Demokrat menilai pemerintah tak memperhatikan aspirasi masyarakat.

“Kami menyesalkan atas kebijakan tersebut, rakyat yang sudah terbebani, kini lebih terbebani lagi. Presiden telah melakukan kebijakan yang tak pro terhadap aspirasi rakyat agar BBM tak dinaikkan,” ujar Sigit pada keterangan tertulis, Sabtu, 3 September 2022.

Menurut Sigit Partai Demokrat berada di garis terdepan menolak kenaikan harga BBM tersebut. Ia mengklaim banyak kader Partai Demokrat telah turun ke masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi beban selama ini. BBM subsidi dinaikkan menjadi salah satunya. “Saya salah seorang kader yang turun ke masyarakat mendengar apa menjadi aspirasi keluhan khususnya ekonomi, apalagi hari ini BBM naik, keadaan masyarakat bertambah sulit,” ujarnya.

Pria yang digadang sebagai calon angggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VI (Bekasi-Depok) ini menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut dirasa tak masuk akal. Padahal jelas, harga minta dunia turun dalam waktu ini. “Pemerintah hanya bisa membebani masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar per Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan tersebut diumumkan di Istana Merdeka oleh Jokowi bersama jajaran menterinya. “Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Meski Harga BBM Naik, Sri Mulyani Masih Kurang Bayar Subsidi Rp 100 Triliun