Surabaya, CNN Indonesia —
Ribuan buruh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur menolak kenaikan harga BBM. Mereka pun menilai kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 8,8 juta orang hanya lip service Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BSU atau BLT gaji merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja dalam menghadapi tekanan hidup usai kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Total anggaran BSU 2022 mencapai Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu atau Rp150 untuk empat bulan.
“Terkait bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu selama empat bulan kepada buruh hanya sekedar ‘lip service‘ saja agar buruh tidak protes,” kata Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Timur, Jazuli di lokasi aksi, Selasa (6/9).
Jazuli menyebut uang Rp150 ribu per bulan tidaklah cukup untuk mengganti beban rakyat akibat dampak kenaikan BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM pun bisa menurunkan daya beli buruh hingga 50 persen.
Penurunan daya beli buruh ini diperparah dengan tidak naiknya upah buruh selama tiga tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK Tahun 2023 kembali menggunakan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan,” ujarnya.
Jazuli juga mengatakan buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan saat harga minyak dunia turun. Di sisi lain, harga energi atau BBM yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan, tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan PHK buruh.
“Ada sekitar 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah, yang tentunya sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,” katanya.
Tak hanya itu para buruh juga mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jaktim tahun 2022.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Muhammad Fakih mengatakan, total ada 1.917 anggota kepolisian yang diterjunkan untuk menjaga demo penolakan kenaikan BBM subsidi tersebut.
“Ada 1.917, Polda Jatim, Polrestabes dan Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya,” kata Fakih, ketika dikonfirmasi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut keputusan pemerintah menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir. Menurutnya, pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM sehingga harga Pertalite dan Solar naik.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
(frd/fra)