Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Eksekutif Uni Eropa melakukan penangguhan 7,5 miliar euro pembiayaan ke Hungaria karena masih menunggu reformasi anti korupsi yang dijanjikan.

Uni Eropa (UE) dengan Hungaria memang tengah berselisih selama berapa bulan terakhir. UE mencurigai pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Viktor Orban meremehkan aturan hukum dan menggunakan uang Uni Eropa untuk memperkaya kroni-kroninya.

“Komisi mengusulkan penangguhan 75% dari komitmen untuk program kohesi dan kebijakan kohesi dengan estimasi 7,5 miliar euro,” kata Menteri Anggaran Komisi Eropa Johannes Hahn, mengutip AFP, Minggu (18/9/2022).

Dia mengatakan negara anggota NATO itu telah berkomitmen sepenuhnya menginformasikan pada komisi UE tentang langkah perbaikan pada 19 November.

“Kami akan menilai situasinya lagi dan bertindak sesuai dengan itu,” katanya

Adapun, keputusan akhir atas proposal tersebut akan diambil oleh Dewan Uni Eropa.

Sebelumnya, pemerintah Hungaria mengatakan bahwa anggota parlemen akan memberikan suara pada pekan ini terkait serangkaian undang-undang yang bertujuan meredakan konflik.

Kepala Staf Orban Gergely Gulyas mengatakan anggota parlemen akan memberikan suara dalam beberapa hari ke depan untuk menghilangkan kekhawatiran tentang korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengadaan publik.

“RUU terkait akan diajukan ke parlemen minggu depan, kami harapkan pada Senin dan Jumat dan undang-undang ini akan mulai berlaku pada November,” katanya.

Diharapkan, regulasi yang baru dapat membuka jalan untuk menutup perselisihan dengan komisi UE.

Adapun, langkah yang yang dilakukan mencakup pembentukan pengawas anti korupsi independen untuk memantau penggunaan dana UE, serta langkah membuat proses legislatif lebih transparan.

Langkah damai dari Hungaria ini datang karena ekonominya tengah menghadapi tekanan yang meningkat, mulai dari melemahnya mata uang hingga inflasi yang meroket. Keduanya telah mencapai rekor baru tahun ini.

[Gambas:Video CNBC]

(luc/luc)