Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengaku belum mendengar wacana Partai NasDem akan terdepak dari kabinet usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Isu reshuffle sebelumnya disuarakan para relawan Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Jokowi mencopot tiga menteri NasDem usai partai mereka mendeklarasikan Anies untuk Pilpres 2024.
“Wah reshuffle hak Pak Jokowi nggak bisa ikut campur. Nggak tahu saya belum denger juga,” kata Yandri di kompleks parlemen, Rabu (13/10).
Namun begitu, Yandri menilai bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. Sebagai partai koalisi pemerintah, pihaknya mengaku tak memiliki wewenang.
Di sisi lain, kata Yandri, pergantian para menteri tak harus dilakukan terhadap para menteri NasDem. Menurut dia, Jokowi juga bisa mencopot menterinya dari partai-partai lain.
“Tidak mesti dari NasDem. Partai lain juga kalau kata Pak Jokowi layak tentu di-reshuffle. Hak Jokowi itu,” katanya.
Sejumlah organisasi relawan Jokowi sebelumnya membuat surat terbuka mendesak agar Presiden mencopot tiga orang menteri asal NasDem.
Mereka tidak terima dengan keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Mereka menilai Anies memainkan politik identitas saat memenangkan Pilkada DKI 2017.
Merespons hal itu, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengaku heran para relawan ikut campur soal reshuffle. Dia menilai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Di sisi lain, Johnny mengatakan dukungan NasDem untuk Anies tak berpengaruh pada kesetiaan partainya pada pemerintahan Jokowi. Ia menyatakan NasDem berkomitmen mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024.
“Hal-hal yang substantif saja, apalagi yang terkait dengan kewenangan-kewenangan melalui konstitusi, apalagi yang berkaitan dengan kewenangan prerogatif presiden, kok malah ikut campur?” kata Johnny saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10).
(thr/ain)