Sun. Feb 25th, 2024

Jakarta, CNN Indonesia

Harus diakui, sistem pendidikan kedokteran di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama untuk pendidikan dokter spesialis. Selain biaya pendidikan yang terhitung mahal, calon dokter juga harus menghadapi masalah perundungan atau bullying.

Banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh dokter spesialis, terutama saat menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), tentunya menjadi salah satu penyebab masih kurangnya jumlah dokter spesialis di Indonesia.

Advertisements

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kebutuhan dokter di dalam negeri mencapai 270 ribu orang, namun yang tersedia hanya 140 ribu. Dari jumlah tersebut, berdasarkan catatan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), per 1 November jumlah dokter spesialis di Indonesia hanya 48.784 orang.


Melihat dinamika tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam beberapa kali kesempatan menekankan akan mengubah basis PPDS menjadi seperti yang dilakukan di sejumlah negara maju.

Pendekatan tersebut selain diharapkan dapat meningkatkan jumlah dokter spesialis, juga mampu memutus budaya perundungan yang selama ini masih sering dijumpai.

Rencana ini pun mendapatkan tanggapan positif dari salah satu peserta PPDS yang tak ingin disebutkan identitasnya. Dari pengalamannya saat ikut pertukaran pelajar ke luar negeri, sistem yang diterapkan di negara maju adalah hospital base.

Dengan sistem ini, PPDS dilakukan seperti melamar kerja. Proses belajar PPDS dilakukan di rumah sakit yang membutuhkan, dan mendapatkan gaji yang sangat layak, hampir sama dengan dokter spesialis.

“Sementara di sini, seorang dokter harus menunggu dan bersusah payah selama lima tahun untuk menjadi dokter spesialis, agar bisa hidup layak seperti penghasilan, punya keluarga, punya banyak waktu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, praktik seperti ini yang selama ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab, untuk melakukan praktik perundungan kepada junior mereka. Hal tersebut dilakukan dengan membuat sistem berdasarkan senioritas.

Peserta PPDS tersebut menyebutkan, calon dokter spesialis (residen) pada semester 1-3 masuk dalam kategori junior. Sementara mereka yang sudah di semester 4-5 bertanggung jawab untuk mendidik junior.

“Yang saya kurang suka, ada bagian di mana mereka (senior) menyuruh dengan cukup keras, juga dengan menghina. Kita dihukum dengan dikumpulkan, kemudian dimarahin dan diceramahin sampai jam tiga pagi. Sementara kita jam lima sudah harus mulai bekerja lagi. Dan itu terus berulang sampai kita melewati semester tiga,” beber dia.

Senada, peserta PPDS lain yang juga tidak ingin diungkapkan identitasnya juga menemukan praktik serupa di tempatnya menempuh PPDS. Bahkan, dia menemukan praktik perundungan sudah dilakukan sebelum masa studi resmi dimulai.

Dia menuturkan, kegiatan kuliah seharusnya baru dimulai pada 1 September, akan tetapi ada kegiatan orientasi bayangan sejak 2 Agustus atas inisiatif senior. Menurutnya kegiatan tersebut ilegal karena tidak ada pemberitahuan pada pengumuman resmi.

Pada orientasi bayangan tersebut, residen harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dia pun mulai berpikir pada interaksi tersebut sudah menghabiskan tabungannya, sementara masa pendidikan 5 tahun tentunya akan menelan biaya yang jauh lebih besar.

“Yang saya permasalahkan adalah, uang-uang yang tak ada hubungannya dengan pendidikan. Uang untuk menjalani hidup berlebihan, uang yang bisa dikatakan pemerasan,” ucap dia.

Melihat fakta tersebut, keduanya pun berharap upaya Kemenkes untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia secara menyeluruh juga mencakup penghapusan praktik perundungan bagi residen.

(rir)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *