TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung partai pengusung calon presiden 2024 yang secara gamblang merupakan antitesa Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut dia, kesadaran politik untuk menarik diri dari pemerintahan seharusnya muncul dari partai ini.

“Karena ada partai yang mengambil keputusan untuk mencalonkan capres, apabila dalam tiap gerak dan kebijakannya nyata-nyata menjadi antitesa Presiden Jokowi, tentu ada landasan konstitusional yang sudah seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda, muncul kesadaran politik untuk menarik diri,” kata Hasto Kristiyanto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.

Adapun bakal capres usungan Partai NasDem Anies Baswedan disebut Hasto merupakan antitesa Presiden Jokowi. Sindiran Hasto kepada partai ini pun bukan pertama kalinya. Pada Oktober lalu, Hasto mengatakan partai dengan bendera biru akan lepas dari pemerintahan Jokowi karena punya capres sendiri.

Hasto menegaskan mendukung Presiden Jokowi seharusnya bukan untuk mendapatkan kenikmatannya saja. Menurut dia, jika sudah mengambil keputusan dan sikap politik yang berbeda, maka hendaknya diikuti dengan sikap di legislatif maupun eksekutif.

“Ketika sudah mengambil keputusan, sikap politik yang berbeda, termasuk yang ditunjukkan di DPR, seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDI Perjuangan,” kata dia.

Evaluasi 2 Menteri dari Nasdem

Pernyataan Hasto ini disampaikan menanggapi kabar kocok ulang menteri di kabinet Presiden Jokowi. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem di kabinet. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Hasto mengamini usulan Djarot. Menurut dia, ketahanan pangan merupakan isu krusial yang turut disoroti oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menteri Syahrul, ia mencontohkan, pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina. Namun, Hasto mengatakan fakta di lapangan jauh berbeda.

“Faktanya jauh dengan apa yang disampaikan, bahkan kemudian kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis sebenarnya sikap PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita melakukan impor beras,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasto menyebut kewenangan untuk mengganti menteri sepenuhnya berada di tangan Jokowi. Ia membantah jika reshuffle ditujukan kepada partai tertentu.

“Reshuffle ini tidak menunjukkan pada partai tertentu, karena siapa pun yang menjadi pembantu Presiden setiap saat harus siap dievaluasi apabila memang tidak berprestasi, atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berjalan baik-baik saja. Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya, ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan.

“Setahu saya sih tidak ada hal yang membuat permasalahan. Justru, impor beras ini di Komisi VI. Pertanyaannya, impor beras ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau karena faktor bisnis?” kata Ali kepada Tempo, Selasa, 27 Desember 2022.

Padahal, kata Ali, hasil produksi beras surplus. Namun, ada rencana impor hingga 500 ribu ton hingga awal 2023. “Setahu saya kebutuhan beras cukup berlimpah, tapi kemudian ada impor 500 ribu ton. Ini jadi perdebatan,” ujarnya.

Di sisi lain, catatan terhadap Menteri Siti dari Komisi IV di antaranya ihwal kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kementerian LHK dinilai perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani hal tersebut.

Ali menjelaskan, usulan pembentukan panja ini merupakan hal normal. Dia menyebut dalam tiap rapat antara Komisi IV dengan Kementerian LHK semuanya baik-baik saja dan tidak ada perdebatan.

“Ini dilakukan panja bersama untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang nakal. Menurut laporan dari anggota komisi saya ke DPP, kemarin masih adem-adem aja, semua baik-baik aja,” kata dia.

Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Di tengah isu reshuffle yang meruak, menteri dari Partai NasDem disebut-sebut sedang menjadi sasaran reshuffle.

“Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya.

Baca: Kerap Dikritik Keras PDIP Pasca-deklarasi Anies, NasDem Pilih Tidak Bereaksi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.