Wed. May 29th, 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna KRL terancam harus merogoh kocek lebih dalam karena pemerintah merencanakan untuk menaikkan tarif, khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke atas. Rencana ini mendapat pertentangan sebagian masyarakat, apalagi di tengah rencana subsidi kendaraan listrik yang merupakan kendaraan pribadi.

Secara data, tahun 2023 kontrak Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 2,6 triliun, turun dibanding tahun 2022 sebesar Rp 2,8 triliun. Kontrak PSO terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp 1,6 triliun (64,27 persen).

Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp 466,2 miliar (18,29 persen), KA Jarak Sedang Rp 216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp 152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp 53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp 12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp 9,4 miliar (0,37 persen).


“Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat,” kata Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Senin (9/1/23).

Sektor transportasi darat mendapat Rp 1,32 triliun (20 persen) dengan rincian angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis di Kawasan 3 T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan Perbatasan Rp 177,42 miliar, angkutan antar moda atau angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 37 trayek sebanyak Rp 36,10 miliar.

Lalu angkutan barang untuk 6 lintasan Rp 13,51 triliun, angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp 584,64 miliar, kapal Ro Ro long distance 2 lintas Rp 18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota sebesar Rp 500 miliar.

Sektor perkeretaapian paling sedikit menerima subsidi untuk KA Perintis, yakni sebesar Rp 175,93 miliar. Namun mendapat porsi tambahan dari DIPA Kementerian Keuangan untuk PSO sebanyak Rp 3.325.788.436.133.

“Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya (daerah pemilihan) diberikan program transportasi umum. Subsidi layanan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat,” sebut Djoko.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Untung Rugi Subsidi Motor Listrik, Begini Hitungan Pemerintah


(dce)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *