TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Weseso alias Buwas siap menyerap hasil produksi petani untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) tahun ini. Ia mengatakan Bulog sudah mendapatkan pinjaman dana dari Humpunan Bank Negara atau Himbara untuk melakukan penyerapan tersebut. 

“Yang masuk untuk pembelanjaannya yang jelas Rp 7 triliun,” ujarnya saat ditemui di Gudang PT Food Stasiun Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Jumat, 3 Februari 2023.

Dana tersebut juga termasuk anggaran Bulog untuk membeli beras impor hingga 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Adapun Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton.

Sedangkan target penyaluran CBP untuk program Stabilisasi harga tahun ini sebesar 1,2 juta ton. Sehingga diharapkan Bulog memiliki cadangan sebanyak 1 juta ton di gudangnya pada akhir tahun. Bulog pun berencana menyerap beras dari sentra produksi di Makassar, Sulawesi Selatan, NTB, Lampung, dan beberapa wilayah produksi di Pulau Jawa. 

Dalam kesempatan yang berbeda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan target penyerapan beras Bulog naik dua kali lipat menjadi 2,4 juta ton untuk menghindari potensi impor beras di akhir tahun. Ia menjelaskan sejumlah kementerian dan lembaga telah mengadakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat tersebut membahas kondisi panen raya di Tanah Air yang diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi di akhir Februari 2023. 

Berdasarkan data BPS, panen dalam negeri akan mencapai 1,9 juta ton. Kemudian, pada Desember 2022 sebanyak 1,4 juta ton, Januari diperkirakan panen 1,3 juta ton, dan panen di Februari meningkat sebanyak 4,3 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional adalah 2,5 juta ton per bulan, sehingga ada potensi Indonesia kekurangan stok pada akhir tahun. 

Kendati demikian, Buwas menyatakan Bulog akan berusaha melakukan pengadaan stok CBP sepenuhnya dari dalam negeri. Tetapi ia berujar semua pihak yang berkaitan dengan pangan memang harus mengikuti perkembangan stok di lapangan. Pasalnya, kata dia, tak ada yang bisa memastikan kecukupan pasokan untuk kebutuhan secara nasional. 

“Makanya kalau soal pangan kita jangan alergi deh soal impor atau tidak impor. Toh kita bukan untuk cari keuntungan. Tapi yang paling penting adalah ketersediaan pemenuhan untuk kepentingan negara, masyarakat, itu aja yang paling penting,” kata dia.

RIANI SANUSI PUTRI