Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik impor KRL bekas dari Jepang mulai terlihat titik terangnya. Ini setelah beberapa menteri rapat dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 17.15 WIB hingga 19.10 WIB menghadirkan beberapa menteri. Seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hadir juga perwakilan dari PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sesuai dengan langkah yang sudah disepakati bersama dalam rapat sore hari ini, impor KRL baru akan diputuskan setelah dilakukan audit terlebih dahulu, mengenai kebutuhan, kereta api, sampai dengan harganya, hasil audit paling lambat dalam waktu 10 hari ke depan.
“Tadi rapatnya mengenai KRL, mengenai impor KRL. Jadi, pertama kita audit dulu, mengenai kebutuhannya, dan kereta apinya, dan harganya dalam 10 hari ke depan, setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang sudah kita sepakati subjek kepada hasil audit,” kata Luhut saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3/2023).
Dalam waktu paling lambat 10 hari, katanya, pihak BPKP harus sudah menyerahkan hasil auditnya. “Ya nanti 10 hari dia harus beri laporan ke kami,” ujar Luhut.
Adapun untuk proses auditnya sendiri, Luhut mengatakan, BPKP yang akan bertolak langsung ke Jepang untuk memeriksa kondisi sampai dengan harga dari KRL yang akan diimpor ke Indonesia.
 Foto: LightRocket via Getty Images/Pacific PressTANJUNG PRIOK, JAKARTA, INDONESIA – 2015/05/05: Some officers assisted heavy equipment lowered railroad cars at the Port of Tanjung Priok. PT KAI Commuter Jabodetabek (KJC) bring 32 units of KRL purchased a used 205 series from Japan. The train is the first stage of the delivery program for the procurement of 176 units of KRL 2014. (Photo by Garry Andrew Lotulung/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) |
“Ya segera saja (BPKP pergi ke Jepang), kalau bisa lusa atau Minggu ini lah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, kemungkinan juga akan ada opsi hybrid setelah hasil audit diserahkan kepada pihaknya.
“Ya, ada opsi hybrid, tapi kita supaya jangan salah kita tunggu audit 10 hari ini,” sebutnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya akan memutuskan apakah setuju atau tidak impor KRL bekas dari Jepang setelah BPKP selesai melakukan audit.
“Pertama audit, dari audit nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit mana yang harus kita impor, jadi hybrid kebijakannya. Yang kedua, kita akan diputuskan akan melihat dan lebih percaya perusahaan dengan beberapa cara itu juga,” timpal Agus.
Adapun audit akan dilakukan selama kurang lebih 10 hari atau selama 2 minggu ke depan.
“Itu kira-kira selesai dalam 2 minggu. Nanti dua minggu lagi kita putuskan Apakah itu retrofit apakah impor,” ujar Agus.
Agus menegaskan, putusan terkait pengadaan dari KRL untuk tahun 2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan replacement kereta yang sudah harus dipensiunkan, akan diputuskan setelah hasil audit keluar.
“Tapi kalau untuk pengadaannya, diputuskan tadi audit, dari situ nanti kita lihat untuk 2023 berapa yang akan di retrofit, dan berapa yang akan impor,” tutupnya.
Artikel Selanjutnya
Dilema Impor KRL Bekas Jepang: Idealis atau Realis?
(wur/wur)