TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti apa dampaknya ke masyarakat?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan transaksi janggal yang diungkap oleh Menteri Mahfud MD bakal berdampak besar ke masyarakat. Salah satunya adalah bisa memicu masyarakat enggan membayar pajak.

“Saya kira ini akan jadi problem besar, dan dampaknya yang terbesar adalah masyarakat akan enggan membayar pajak, bayar cukai, dan sebagainya,” kata Tauhid saat dihubungi Tempo, Rabu, 8 Maret 2023.

Apalagi Mahfud MD secara spesifik menyebutkan sebagian besar transaksi mencurigakan itu terdapat di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu. 

Lebih jauh, Tauhid menyebutkan, dengan para wajib pajak yang enggan membayar pajaknya, maka penerimaan negara bakal berpotensi tak mencapai target. Padahal pemerintah sebelumnya sudah mematok nilai belanja dengan jumlah tertentu.

Walhasil, target pemerintah soal defisit bebas fiskal sebesar 3 persen pada tahun 2023 ini bisa meleset. “Kalau pajak nggak tercapai, pemerintah kan harus nambah utang atau belanja negara dikurangi yang tidak perlu,” ungkap Tauhid.

Jika pemerintah berkukuh tak menambah utang, mau tidak mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk mendorong perekonomian akan semakin kecil. “Bahkan tahun kemarin, sumbangan anggaran pemerintah turun negatif. Jangan sampai terjadi lagi di tahun ini.”

Dengan kenaikan defisit fiskal yang melampaui 3 persen, menurut Tauhid, juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Selanjutnya: Beleid itu mengatur tentang …