INFO NASIONAL – Indonesia berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) maksimal pada 2060. Pengurangan karbon dilakukan secara bertahap sesuai komitmen pencapaian pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebesar 31,89 persen unconditionally dan 43,20 persen conditionally. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan transisi energi dapat diterapkan dalam tiga program prioritas untuk mempercepat target nol emisi karbon. Pertama, membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. 

Program ini dilakukan dengan melarang ekspor bijih nikel, hilirisasi produk turunan, termasuk produk baterai dan pengembangan kendaraan listrik. “Pemerintah memberikan insentif untuk menciptakan pasar kendaraan listrik,” ujar Fahmi, Jumat, 17 Maret 2023. 

Kedua, mempercepat penghentikan pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti PLTU. “Program ini dilakukan dengan mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT),” kata dia. 

Ketiga, dengan mengendalikan polusi pabrik melalui instrumen green tax, green financing dan perdagangan karbon. “Ketiga program prioritas ini sudah on the right track. Namun perlu dikawal, tidak hanya Presiden Jokowi, tapi siapa pun yang terpilih menjadi presiden harus mengawal agar NZE dapat dicapai pada 2060,” ucap Fahmi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan lima prinsip utama mendukung NZE, yakni peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil dan penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi. Kemudian peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri serta pemanfaatan carbon capture and storage (CCS). 

Strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan EBT mencapai 87 persen pada 2050. Tahapan ini dibarengi penghentian penjualan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil dan digantikan kendaraan listrik. 

Pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebanyak 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor pada 2027. Target penggunaan kendaraan berbasis baterai tersebut sebagai upaya pemenuhan nol emisi karbon dapat dicapai pada 2060. 

Saat ini pengembangan kendaraan berbasis baterai terus dikebut. Kementerian Energi telah mengkonversi 100 unit motor konvensional menjadi listrik dengan 10 tipe pada 17 Agustus 2021. 

Berdasarkan hasil uji, motor listrik mampu menempuh 10 ribu kilometer selama 48 hari. Motor hasil konversi juga dapat melintasi jalan menanjak, turunan dan macet dalam kondisi hujan maupun panas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, mengatakan sebanyak 1.000 motor telah dikonversi ke motor listrik pada 2022.

“Jumlahnya bertambah menjadi 13 juta motor listrik pada 2030. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi menuju net zero emission pada 2060,” ujarnya. 

Pemerintah juga memberikan insentif untuk pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Rencananya kebijakan insentif akan dirilis pada 20 Maret 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan insentif diberikan untuk semua kendaraan listrik seperti motor, mobil dan bus. “Kalau mobil sama bus tentu skemanya berbeda dengan yang sudah disiapkan untuk motor,” ujarnya, Kamis, 16 Maret 2023.

Menurut Agus, jumlah produsen sepeda motor listrik penerima insentif bisa bertambah asalkan memenuhi 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Saat ini, ada tiga produsen yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta, yakni Gesits, Volta dan Selis.

Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan bantuan pembelian motor listrik dari kalangan usaha mikro kecil dan menengah. Insentif yang diberikan pada tahun ini diberikan untuk 200 ribu motor listrik dan 50 ribu motor konversi dari fosil konvensional ke listrik. (*)