Suara.com – Pengamat Tata Kota dari Universitas Al-Azhar Nirwono Joga menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memberlakukan sistem hibrid bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan bekerja dari kantor.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemacetan di bulan Ramadhan.

Biasanya, selama Ramadhan penumpukan kendaraan akan terjadi pada sore hari menjelang buka puasa. Karena itu, perlu pengaturan agar tak terjadi penumpukan mobilitas masyarakat di satu waktu.

Saran tersebut tak hanya berlaku bagi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga perusahaan swasta.

Baca Juga: Kuota Mudik Gratis 2023 Sudah Penuh, Dishub DKI: Tak Ada Penambahan

“Pemda DKI juga dapat memberi opsi kepada ASN dan perusahaan untuk menerapkan kerja hibrid offline dan online,” ujar Nirwono saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2023).

Penerapan WFH hibrid ini disebutnya juga tetap bisa menciptakan kerja efektif pada perusahaan atau kedinasan Pemda DKI.

Asalkan ada tolok ukur jelas yang dibuat kepada para pekerja yang WFH.

“Dengan prinsip kerja efektif, efisien, produktif, dengan target capaian kerja terukur, sehingga memberikan kesempatan kepada warga untuk dapat lebih banyak menjalankan Ibadah Ramadhan,” tuturnya.

Sejauh ini, Pemprov DKI telah menerapkan pengaturan jam kerja dengan waktu pulang lebih cepat yakni pukul 14.00 WIB dan masuk pukul 07.00 WIB.

Baca Juga: Takut Tunjangan Dipotong, Seluruh ASN Pemprov DKI Diklaim Tak Bolos di Hari Kejepit

Nirwono menilai kebijakan ini cukup baik menghindari kemacetan, tapi harus dengan pengawasan ketat.

“Penerapan aturan tersebut harus ketat diterapkan/dilaksanakan untuk menghindari penumpukan jam pulang, jeda satu jam dari jam 14.00 WIB ke jam 15.00 WIB,” katanya.